Lampung Utara - K11.
Disinyalir terdapat ratusan kasus non aktif peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Program Keluarga Sejahtera (PKH) milik warga masyarakat di 23 kecamatan se-kabupaten Lampung Utara, menuai banyak pertanyaan dikalangan masyarakat.
Diantara elemen masyarakat yang mengecam dan menyangkan hal tesebut, datang dari Ketua Organisasi Srikandi Pemuda Panca Sila (PP) Lampung Utara, Hj. Sandy Juwita, S.pd., MM, sekaligus mantan anggota DPRD Lampung Utara 2 periode.
Dirinya sangat menyayangkan, dan merasa miris dengan kejadian terhentinya atau non aktifnya bantuan sosial PKH dan BPJS yang diperuntukan untuk masyarakat Lampung Utara yang tidak mampu dan yang berhak mendapatkan, dimana semestinya pemerintah lebih perduli lagi pada masyarakat yang membutuhkan.
"Saat saya masih menjabat Ketua Komisi 4 anggota DPRD, banyak kasus yang terjadi terkait bantuan yang tidak merata, dan tidak tepat sasaran. Namun saat ini pasca pemilihan Bupati periode 2025-20230, hampir seperempat masyarakat Lampung Utara mengeluhkan BPJS dan bantuan sosial mereka hilang atau nonaktif," ungkap wanita yang akrab disapa umi Sandy. Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, banyak faktor penyebab hal itu terjadi, diantaranya yang dilakukan oleh oknum operator SIKS-NG disetiap desa dan kelurahan. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 8, kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI yang telah dinonaktifkan dapat diaktifkan.
"Saya minta kepada dinas sosial dan BPJS untk bekerja sama, memperbaiki mekanisme yang selama ini salah agar bantuan yang jumlahnya tidak sedikit ini dapat terbantu guna meringankan penderitaan masyarakat yang tidak mampu, baik pengguna BPJS dari pemerintah pusat, maupun dari APBD kabupaten," ujarnya.
Umi Sandy juga meminta, para kepala desa dan kelurahan agar dapat memperbaiki dan mengawasi kinerja operator SIKS-NG nya yang tidak bekerjasama dengan baik. Bahkan mulai dari dinas sosial, hingga pemerintah desa dan kelurahan tidak aktifnya komunikasi.
"Kami berharap dikepemimpinan pak Bupati Hamartoni, dan pak Wabup Romli bisa mengisi kekosongan kepala dinas sosial dan memperbaiki kinerja mereka, bahkan semua dinas, badan dan kantor yang kosong agar segera didefinitifkan, agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan benar benar dapat berubah menjadi kabupaten yang bermutu, adil, sejahtera, aman dan maju," pungkasnya. (Red)
0 Komentar